Banjar, HR
Krisis energi yang selama ini mengancam pasokan listrik Jawa dan Bali, mengakibatkan BUMN tersebut melakukan berbagai langkah guna mengantisipasi terjadinya defisist energi listrik. Salah satunya dengan melakukan operasi P2TL terhadap pelanggan listrik, dimana terungkap banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan pelanggan untuk mengurangi beban KWHnya.
Data yang berhasil dilansir HR dari PLN UPJ Banjar Kota berkaitan dengan persentase pelanggaran yang dilakukan pelanggan, terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Mei 2009 ternyata cukup mencengangkan.
Dari total 7353 pelanggan yang dijaring dalam operasi P2TL di wilayah Banjar Kota, Cisaga, Rancah, Rajadesa, Tambaksari, Selajambe, Subang, Cilebak, Banjarsari, Lakbok, Langen, Langkaplancar, Pamarican, dan Cimaragas, didapatkan 586 temuan kasus pelanggaran.
Sebanyak 27% diantaranya melakukan empat jenis pelanggaran dengan modus mengganggu KWH meter, memperbesar alat pengukur dan pembatas, kemudian membesarkan pembatas (APP), serta penyadapan langsung dari sambungan rumah.
Pelanggaran yang dilakukan masyarakat sebagai konsumen listrik tentunya membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pasokan listrik ke depan. Pasalnya, di samping pemborosan energi listrik akibat gaya hidup yang konsumtif, tindakan pelanggaran dengan mengotak-atik KWH meter dan APP untuk mengakali rekening listriknya, juga menjadi salah satu penyebab defisitnya energi listrik. Karena, kendatipun tertera dalam tagihan listriknya minim, namun faktanya, jumlah KWH yang sudah dimainkan tersebut membengkak.
”Kami sudah beberapa kali melakukan operasi P2TL kepada pelanggan, dan angka persentase pelanggaran masih tinggi akibat belum adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya energi listrik ke depan. Maka dari itu kami menghimbau agar masyarakat dapat mengatur penghematan listrik, dengan memenej sendiri pemakaiannya, supaya rekening tidak terlalu mahal, bukan dengan cara mengotak-atik meteran dan alat pengukur pembatas,” ungkap R Hasan Romdhanni, manajer PLN UPJ Banjar Kota pada HR diruang kerjanya, Selasa (9/6).
Operasi P2TL tersebut, lanjut Hasan, berhasil mengamankan 893146 KWH, atau setara dengan nominal 538.039222 rupiah yang dimainkan pelanggan dalam lima bulan terakhir ini. Dengan demikian, pelanggan yang ditemukan melakukan pelanggaran akan dikenakan sangsi berupa penggantian KWH yang rusak, dan tagihan susulan untuk mengganti jumlah KWH yang ditentukan tersebut.
Sayangnya, operasi P2TL yang sering dilakukan PLN guna mengantisipasi terjadinya kebocoran KWH akibat tangan-tangan jahil tersebut, sering mendapat perlawanan dari pelanggan yang kedapatan melakukan pelanggaran.
Rata-rata pelanggan tersebut berdalih tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran pada KWHnya. Hal itu tentunya mengundang keprihatinan berbagai pihak, karena bagaimanapun tindakan pelanggaran adalah bentuk yang menyalahi aturan.
Kendati demikian, Asep Deni, warga Dusun Cikabuyutan Timur, Kelurahan Hegarsari, mengomentari lemahnya sosialisasi pihak PLN dalam mengantisipasi pelanggaran tersebut.
”Saya menilai masyarakat belum paham benar dengan dampak pelanggaran yang mereka lakukan bisa merugikan banyak pihak. Untuk itu, perlu sosialisasi guna mengantisipasi hal tersebut, dan masyarakat perlu diberi sosialisasi mengenai sanksi yang lebih tegas bagi jenis pelanggaran yang dilakukan,” ujarnya.
Lain halnya pendapat Aep, salah satu pelanggan yang pernah melakukan pelanggaran terhadap KWH meter. Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi krisis global, yang secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran tersebut, karena mungkin sulit mengatur keuangan untuk berbagai kebutuhan, termasuk membayar rekening listrik.
”Awalnya saya juga ditawari teman untuk mengurangi beban rekening listrik dengan engotak-atik KWH, tapi waktu itu saya belum paham bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Saya memang cukup diringankan dengan beban tagihan listrik yang tidak lagi membengkak, kendati saya sudah upayakan untuk memakai listrik sehematnya,” tuturnya.
Sementara keluhan Warso, warga Dusun Cimenyan II, Kelurahan Mekarsari mengutarakan sulitnya mengantisipasi pelanggaran dengan modus penyadapan langsung dari sambungan rumah. Menurutnya, pelanggaran ini belum bisa diminimalisir akibat banyaknya warga yang belum melakukan pemasangan baru, karena terbatasnya kemampuan mereka.
”Untuk hal ini cukup dilematis, karena masyarakat yang belum tersentuh bantuan listrik gratis dari pemerintah memang memerlukan listrik dalam aktivitasnya, sementara kemampuan untuk pasang listrik tidak terjangkau, sehingga mereka melakukan penyadapan listrik,” pungkasnya. ( Susi ).
Kamis, 11 Juni 2009
2 Ha Sawah di Desa Ciulu Terancam Gagal Panen
Akibat Curah Hujan Tinggi dan Akibat Hama Wereng Cokelat
Banjarsari, (HR),-
Akibat curah hujan di desa Ciulu Kec. Banjarsari terus meningkat, petani khawatirkan panen padi di sawah miliknya terancam gagal dan terserang hama wereng coklat. Padahal, kurang dari satu bulan, musim panen segera tiba.
Kondisi ini merata di setiap sawah milik petani dengan rata-rata luas yang terkena hama wereng coklat satu sampai dua meter persegi. Diantara sawah yang terserang tersebut, pesawahan Citamaga, Kedungkarat, Pangolahan, dan Citamiang.
Jika dijumlahkan, jumlah sawah yang terkena hama wereng coklat di empat blok pesawahan yang ada di desa Ciulu, dan tak kurang dari dua hektar persegi.
Husni (56) salah seorang petani di pesawahan Citamiang desa Ciulu mengaku sekitar tiga meter persegi sawah miliknya terkena hama wereng coklat. Untuk mengantisipasi penyebaran hama tersebut, dirinya terpaksa bolak-nalik mongontrol debit air di sawah miliknya.
Hal yang senada diungkapkan Ihin (66) salah seorang petani di pesawahan Ciatamaga, ia mengaku kebingungan dengan kondisi padi di sawahnya yang tiba-tiba menguning dan kering, hingga akhirnya mati tersebut.
Kades Ciulu membenarkan kejadian yang dialami warganya itu. Namun demikian, pihaknya sudah mewanti-wanti para petani agar sering mengontrol pesawahan milik mereka.
Untuk itu, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak terkait perihal kondisi pesawahan yang berada di wilayahnya, namun sampai saat ini pihaknya belum ada perhatian. (Amlus)
Banjarsari, (HR),-
Akibat curah hujan di desa Ciulu Kec. Banjarsari terus meningkat, petani khawatirkan panen padi di sawah miliknya terancam gagal dan terserang hama wereng coklat. Padahal, kurang dari satu bulan, musim panen segera tiba.
Kondisi ini merata di setiap sawah milik petani dengan rata-rata luas yang terkena hama wereng coklat satu sampai dua meter persegi. Diantara sawah yang terserang tersebut, pesawahan Citamaga, Kedungkarat, Pangolahan, dan Citamiang.
Jika dijumlahkan, jumlah sawah yang terkena hama wereng coklat di empat blok pesawahan yang ada di desa Ciulu, dan tak kurang dari dua hektar persegi.
Husni (56) salah seorang petani di pesawahan Citamiang desa Ciulu mengaku sekitar tiga meter persegi sawah miliknya terkena hama wereng coklat. Untuk mengantisipasi penyebaran hama tersebut, dirinya terpaksa bolak-nalik mongontrol debit air di sawah miliknya.
Hal yang senada diungkapkan Ihin (66) salah seorang petani di pesawahan Ciatamaga, ia mengaku kebingungan dengan kondisi padi di sawahnya yang tiba-tiba menguning dan kering, hingga akhirnya mati tersebut.
Kades Ciulu membenarkan kejadian yang dialami warganya itu. Namun demikian, pihaknya sudah mewanti-wanti para petani agar sering mengontrol pesawahan milik mereka.
Untuk itu, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak terkait perihal kondisi pesawahan yang berada di wilayahnya, namun sampai saat ini pihaknya belum ada perhatian. (Amlus)
Masuki Tahun Ajaran Baru, Wali Murid Khawatirkan Pungutan dari Sekolah
Pamarican, (HR),-
Memasuki tahun baru, sebagian orang tua murid merasa waswas dengan adanya pemberlakuan dana sumbangan pembangunan. Pasalnya, pendidikan sekolah dasar dewasa ini sudah gratis.
Seorang wali murid yang enggan diungkapkan mengatakan, dirinya merasa was-was dengan rumor yang beredar di masyarakat. Pasalnya, berita di masyarakat menerangkan, sekolah akan memungut biaya untuk bangunan kepada para wali murid.
Karena dalam praktiknya, orang tua murid harus mengeluarkan sejumlah dana sumbangan pembangunan (DSP) yang dikenakan oleh sekolah-sekolah (baik negeri atau swasta) dalam penerimaan siswa baru.
“Padahalkan hampir di setiap sekolah terdapat spanduk tentang program sekolah gratis, tapi kenapa masih harus bayar uang pangkal ” katanya.
Ditemui terpisah Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pamarican, Lili Suherli ketika ditemui HR di ruang kerjanya, mengatakan akan menindak tegas kepala sekolah yang memberlakukan uang pangkal atau dana sumbangan pendidikan.
Namun, pihaknya juga tidak bisa menyalahkan jika pengumpulan uang dana sumbangan tersebut adalah hasil kesepakatan antara masyarakat dan pihak sekolah. “jika tidak ada unsur paksaan, kami tidak akan bertindak,” katanya.
Lili menjelaskan, program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah adalah hanya sebatas biaya oprasional sekolah saja, seperti penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), “Itu pun sebetulnya sebagai antisipasi untuk siswa yang drop out,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan beberapa kepala sekolah dasar yang HR temui enggan mengomentari masalah ini, dengan alasan belum ada pembentukan panitia penerimaan siswa baru.(Amlus)
Memasuki tahun baru, sebagian orang tua murid merasa waswas dengan adanya pemberlakuan dana sumbangan pembangunan. Pasalnya, pendidikan sekolah dasar dewasa ini sudah gratis.
Seorang wali murid yang enggan diungkapkan mengatakan, dirinya merasa was-was dengan rumor yang beredar di masyarakat. Pasalnya, berita di masyarakat menerangkan, sekolah akan memungut biaya untuk bangunan kepada para wali murid.
Karena dalam praktiknya, orang tua murid harus mengeluarkan sejumlah dana sumbangan pembangunan (DSP) yang dikenakan oleh sekolah-sekolah (baik negeri atau swasta) dalam penerimaan siswa baru.
“Padahalkan hampir di setiap sekolah terdapat spanduk tentang program sekolah gratis, tapi kenapa masih harus bayar uang pangkal ” katanya.
Ditemui terpisah Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pamarican, Lili Suherli ketika ditemui HR di ruang kerjanya, mengatakan akan menindak tegas kepala sekolah yang memberlakukan uang pangkal atau dana sumbangan pendidikan.
Namun, pihaknya juga tidak bisa menyalahkan jika pengumpulan uang dana sumbangan tersebut adalah hasil kesepakatan antara masyarakat dan pihak sekolah. “jika tidak ada unsur paksaan, kami tidak akan bertindak,” katanya.
Lili menjelaskan, program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah adalah hanya sebatas biaya oprasional sekolah saja, seperti penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), “Itu pun sebetulnya sebagai antisipasi untuk siswa yang drop out,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan beberapa kepala sekolah dasar yang HR temui enggan mengomentari masalah ini, dengan alasan belum ada pembentukan panitia penerimaan siswa baru.(Amlus)
Warga Cipicung Pertanyakan Dana Bantuan Lingkungan DKM Nur-Hidayah
Empat Ekor Sapi dan 10 Juta
Padaherang, (HR),-
Warga kampung Cipicung desa Karangsari mempertanyakan dana bantuan untuk lingkungan DKM Nur Hidayah dari calon Bupati Ciamis semasa pendulangan suara tempo lalu. Pasalnya, dana bantuan berupa uang sebesar sepuluh juta rupiah dan empat ekor sapi diduga kurang transparan.
Dari pengaduan salah seorang warga yang namanya enggan dikorankan menuturkan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada ketua DKM setempat, Jasirun yang eksistensinya sebagai ketua DKM tidak diakui warga.
Kepada HR, Jasirun membantah bahwa dirinya kurang transparan dalam penerimaan dana bantuan tersebut. Dia mengaku sudah menyalurkannya kepada pengelola.
“Saya telah menyalurkan uang sepuluh juta untuk pembangunan kandang sapi yang dikelola IRMA DKM Nur Hidayah dan menambah bangunan sanggar ngaji Nur Hidayah”, dalihnya. Pengurus IRMA sendiri adalah ustad Endin, ust Abdul Rohim, ust Nurholic dan ust Hasyim.
Sementara mengenai keberadaan bantuan berupa empat ekor sapi, menurut pengakuan Sajirun dirinya telah menjualnya sebesar 36 juta. Uang tersebut menurutnya dipergunakan untuk membeli kembali empat ekor sapi metal dengan harga 30 juta.
“Sisa penjualan uangnya saya berikan kepada pengelola sapi tersebut untuk upah bagi yang memelihara sapi,” pungkasnya. (WH)
Padaherang, (HR),-
Warga kampung Cipicung desa Karangsari mempertanyakan dana bantuan untuk lingkungan DKM Nur Hidayah dari calon Bupati Ciamis semasa pendulangan suara tempo lalu. Pasalnya, dana bantuan berupa uang sebesar sepuluh juta rupiah dan empat ekor sapi diduga kurang transparan.
Dari pengaduan salah seorang warga yang namanya enggan dikorankan menuturkan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada ketua DKM setempat, Jasirun yang eksistensinya sebagai ketua DKM tidak diakui warga.
Kepada HR, Jasirun membantah bahwa dirinya kurang transparan dalam penerimaan dana bantuan tersebut. Dia mengaku sudah menyalurkannya kepada pengelola.
“Saya telah menyalurkan uang sepuluh juta untuk pembangunan kandang sapi yang dikelola IRMA DKM Nur Hidayah dan menambah bangunan sanggar ngaji Nur Hidayah”, dalihnya. Pengurus IRMA sendiri adalah ustad Endin, ust Abdul Rohim, ust Nurholic dan ust Hasyim.
Sementara mengenai keberadaan bantuan berupa empat ekor sapi, menurut pengakuan Sajirun dirinya telah menjualnya sebesar 36 juta. Uang tersebut menurutnya dipergunakan untuk membeli kembali empat ekor sapi metal dengan harga 30 juta.
“Sisa penjualan uangnya saya berikan kepada pengelola sapi tersebut untuk upah bagi yang memelihara sapi,” pungkasnya. (WH)
Perpustakaan Desa Mekarjaya Minta Tambahan Koleksi Buku
Untuk mensukseskan Proram Gemar Membaca di Wilayah Pedesaan
Baregbeg, (HR),-
Perpustakaan desa Mekarjaya minta tambahan koleksi buku. Pasalnya, koleksi buku yang ada sudah habis terbaca oleh warga. Khususnya koleksi buku anak usia sekolah dasar.
Idah, pengurus perpustakaan desa Mekarjaya ketika di temui HR minggu lalu mengatakan, kekurangan akan koleksi buku-buku yang kini ada menjadi kendala, pasalnya minat membaca anak-anak mulai cukup tinggi.
“Kini buku yang ada di perpustakaan Desa tidak lagi mencukupi karena setiap hari, anak SD 1 Mekarjaya membaca dan meminjam sehingga kekurangan akan buku sangat terasa sekali,” katanya
Dengan muali meningkatnya minat membaca anak usia sekolah dasar, pihaknya sedikit kewalahan. Alasannya, pepustakaan yang dikelolanya hanya memiliki enam ratus eksemplar buku saja.
Kesemua koleksi buku yang ada sudah hampir terbaca sehingga tidak menutup kemungkinan seandainya koleksi buku tidak ditambah, minat baca pengunjung akan berkurang.
“Saya sebagai petugas perpustakaan merasa kewalahan dengan banyaknya pengujung yang datang untuk menambah pengetahuanya, seandainya tidak terpenuhi, saya khawatir mereka tidak datang kembali,” katanya.
Pihaknya berharap, Perpusda kab Ciamis segera melakukan penanbahan jumlah koleksi buku. Dengan begitu, minat membaca di wilayah pedasaan akan terus berlangsung.
U Zaenudin, Kasubag Tata Usaha perpustakaan Daerah kab Ciamis ketika Ditemui HR diruang kerjanya mengatakan, pihaknya belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Alasannya, anggaran dari pemerintah untuk penambahan buku tidak memadai.
“Saat ini kami belum bisa melakukan penambahan buku lagi untuk perpustakaan yang ada di Desa-desa di wilayah Kec Baregbeg dikarenakan anggaran yang kurang memadai dan kiriman buku dari pemerintahan pusat belum turun lagi,” katanya
Namun, pihaknya berjanji akan menambah koleksi buku seandainya seluruh desa yang ada di kab. Ciamis sudah terpenuhi semua. “Kami akan melakukan penambahan apabila kesemua desa di wilayah Kab Ciamis sudah terpebuhi,”pungkasnya (es)
Baregbeg, (HR),-
Perpustakaan desa Mekarjaya minta tambahan koleksi buku. Pasalnya, koleksi buku yang ada sudah habis terbaca oleh warga. Khususnya koleksi buku anak usia sekolah dasar.
Idah, pengurus perpustakaan desa Mekarjaya ketika di temui HR minggu lalu mengatakan, kekurangan akan koleksi buku-buku yang kini ada menjadi kendala, pasalnya minat membaca anak-anak mulai cukup tinggi.
“Kini buku yang ada di perpustakaan Desa tidak lagi mencukupi karena setiap hari, anak SD 1 Mekarjaya membaca dan meminjam sehingga kekurangan akan buku sangat terasa sekali,” katanya
Dengan muali meningkatnya minat membaca anak usia sekolah dasar, pihaknya sedikit kewalahan. Alasannya, pepustakaan yang dikelolanya hanya memiliki enam ratus eksemplar buku saja.
Kesemua koleksi buku yang ada sudah hampir terbaca sehingga tidak menutup kemungkinan seandainya koleksi buku tidak ditambah, minat baca pengunjung akan berkurang.
“Saya sebagai petugas perpustakaan merasa kewalahan dengan banyaknya pengujung yang datang untuk menambah pengetahuanya, seandainya tidak terpenuhi, saya khawatir mereka tidak datang kembali,” katanya.
Pihaknya berharap, Perpusda kab Ciamis segera melakukan penanbahan jumlah koleksi buku. Dengan begitu, minat membaca di wilayah pedasaan akan terus berlangsung.
U Zaenudin, Kasubag Tata Usaha perpustakaan Daerah kab Ciamis ketika Ditemui HR diruang kerjanya mengatakan, pihaknya belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Alasannya, anggaran dari pemerintah untuk penambahan buku tidak memadai.
“Saat ini kami belum bisa melakukan penambahan buku lagi untuk perpustakaan yang ada di Desa-desa di wilayah Kec Baregbeg dikarenakan anggaran yang kurang memadai dan kiriman buku dari pemerintahan pusat belum turun lagi,” katanya
Namun, pihaknya berjanji akan menambah koleksi buku seandainya seluruh desa yang ada di kab. Ciamis sudah terpenuhi semua. “Kami akan melakukan penambahan apabila kesemua desa di wilayah Kab Ciamis sudah terpebuhi,”pungkasnya (es)
Kantor Pajak Kab Ciamis Minta WP Pahami dan Sadari pajak
Ciamis, (HR),-
Guna mensukseskan program pemerintah mengenai perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak kab Ciamis ajak masyarakat sebagai wajib pajak (WP) mengerti dan sadar akan kewajiban membayar pajak.
Kasie Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak kab. Ciamis, Ir. Iwan Setiadi S.p,M.Si ketika ditemui HR, Selasa (9/6) mengatakan, perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat untuk melapor dan membayar pajak.
Alasannya, kesadaran adalah salah satu modal utama terlaksananya program pajak yang digulirkan oleh pemerintah tersebut. Karenanya, pemahaman akan pajak harus sedini mungkin disampaikan kepada wajib pajak.
Menurut dia, “Setidaknya masyarakat juga harus mengerti apa itu pajak?” Ia menjelaskan, pajak merupakan iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang.
Di dalam undang-undang sudah diatur bagaimana masyarakat menunaikan kewjibannya, dan apa saja yang kemudian menjadi haknya bisa dirasakan dari hasil iurannya tersebut dengan langsung atau tidak langsung.
Lalu, lanjutnya, masyarakat harus memahami untuk apa ada pajak?. Menurutnya, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan.
“Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, jika tidak ada pendapatan, bagaimana negara bisa melakukan pembangunan. “Bisa kita bayangkan pertanyaan ini, apakah kita sudah bayar pajak? lalu, contohnya, apakah kita merasa sudah andil unutk pembangunan jalan yang selama digunakan,?” katanya.
Selanjutnya, penggunaan uang pajak yang sudah dibayarakan oleh wajib pajak tersebut meliputi, pembayaran gaji pegawai negeri, pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
Pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas dan kantor polisi. “Kesemua itu dibangun dari hasil iuran wajib pajak pada pemerintah,” katanya
Kasi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak kab. Ciamis, Tanda Pangaribuan, SE.Ak,.MM, ketika ditemui HR mengenai surat keterangan fiskal (SKF) mengatakan, pihaknya mengeluarkan sesuai dengan ajuan dan pemenuhan piutang pajak yang bersangkutan.
“Seandainya segala urusan mengenai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak sudah selesai, kami bisa mengeluarkan SKF tersebut. Jika belum beres, kami tidak akan mengeluarkannya,” katanya.
Dia menambahkan, sudah ada ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang mengikuti tender pemerintah. Dan SKF merupakan salah satu syarat yang harus disertakan di dalamnya.
“Hanya, kami mengembalikan hal tersebut kepada pihak panitia pelaksana proyek, karena yang lebih mengetahui dan memahami bagaimana persyaratan tersebut digunakan dalam pelaksanaannya,” katanya. (dn)
Guna mensukseskan program pemerintah mengenai perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak kab Ciamis ajak masyarakat sebagai wajib pajak (WP) mengerti dan sadar akan kewajiban membayar pajak.
Kasie Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak kab. Ciamis, Ir. Iwan Setiadi S.p,M.Si ketika ditemui HR, Selasa (9/6) mengatakan, perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat untuk melapor dan membayar pajak.
Alasannya, kesadaran adalah salah satu modal utama terlaksananya program pajak yang digulirkan oleh pemerintah tersebut. Karenanya, pemahaman akan pajak harus sedini mungkin disampaikan kepada wajib pajak.
Menurut dia, “Setidaknya masyarakat juga harus mengerti apa itu pajak?” Ia menjelaskan, pajak merupakan iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang.
Di dalam undang-undang sudah diatur bagaimana masyarakat menunaikan kewjibannya, dan apa saja yang kemudian menjadi haknya bisa dirasakan dari hasil iurannya tersebut dengan langsung atau tidak langsung.
Lalu, lanjutnya, masyarakat harus memahami untuk apa ada pajak?. Menurutnya, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan.
“Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, jika tidak ada pendapatan, bagaimana negara bisa melakukan pembangunan. “Bisa kita bayangkan pertanyaan ini, apakah kita sudah bayar pajak? lalu, contohnya, apakah kita merasa sudah andil unutk pembangunan jalan yang selama digunakan,?” katanya.
Selanjutnya, penggunaan uang pajak yang sudah dibayarakan oleh wajib pajak tersebut meliputi, pembayaran gaji pegawai negeri, pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
Pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas dan kantor polisi. “Kesemua itu dibangun dari hasil iuran wajib pajak pada pemerintah,” katanya
Kasi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak kab. Ciamis, Tanda Pangaribuan, SE.Ak,.MM, ketika ditemui HR mengenai surat keterangan fiskal (SKF) mengatakan, pihaknya mengeluarkan sesuai dengan ajuan dan pemenuhan piutang pajak yang bersangkutan.
“Seandainya segala urusan mengenai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak sudah selesai, kami bisa mengeluarkan SKF tersebut. Jika belum beres, kami tidak akan mengeluarkannya,” katanya.
Dia menambahkan, sudah ada ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang mengikuti tender pemerintah. Dan SKF merupakan salah satu syarat yang harus disertakan di dalamnya.
“Hanya, kami mengembalikan hal tersebut kepada pihak panitia pelaksana proyek, karena yang lebih mengetahui dan memahami bagaimana persyaratan tersebut digunakan dalam pelaksanaannya,” katanya. (dn)
Hari Jadi Kab Ciamis Monoton, dan Terkesan Hura-Hura
Ciamis, (HR),-
Dalam rangka peringatan hari jadi ke 367, pemerintahan kab. Ciamis dianggap masih belum dapat menanggulangi dan mengatasi berbagai masalah yang menimpa masyarakatnya.
Selain itu, agenda dan rangkaian acara peringatan hari jadi pun terkesan hanya untuk hura-hura. Padahal, daripada menggelar acara yang setiap tahun monoton itu, anggaran yang dikeluarkan seharusnya digunakan untuk membantu meringankan kesulitan yang ada di tengah masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Asep Gumilar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Galuh Ciamis, ketika ditemui HR, Rabu (10/6) di sekretariat BEM Unigal. Ia mengatakan, pihaknya menyayangkan hal tersebut.
Asep beralasan, dengan adanya peringatan hari jadi setidaknya pemkab. Ciamis melakukan evaluasi, apakah sejauh ini sudah memberikan sumbangsih (kesejahteraan) yang berarti kepada masyarakatnya?.
Menurutnya, dari pada hanya untuk menggelar rangkaian acara yang tidak memiliki kejelasan tindak lanjut setelah itu, pemkab lebih baik memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk meringankan beban kehidupan mereka sehari-hari.
“Jika melihat rentetan agenda hari jadinya, sepertinya tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya, dari pada itu, anggaran besar yang dikeluarkan sebaiknya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia pun menjelaskan, pada momentum hari jadi ini, pemkab diharapkan bisa melihat realita yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat di beberapa pelosok kab. Ciamis masih dilanda buta huruf.
Buktinya, pada penambahan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif kemarin dan DPT Pilpres mendatang. Banyak diantara masyarakat yang tidak berinisiatif mendaftarkan diri menjadi pemilih kepada pihak penyelenggara.
Meskipun ada penambahan, inisiatif tersebut tidak berangkat dari kesadaran masayarakat sendiri. Namun, inisiatif penyelenggara yang tidak ingin mendapatkan komplain dari berbagai elemen.
“Artinya, ketika masyarakat menjadi pemilih, memang bukan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri. Kemungkinan besar masyarakat kita benar-benar belum bisa baca tulis, akibatnya mereka tidak faham dan banyak yang tidak mendaftar,” katanya.
Dia juga menjelaskan, “Dapat dibuktikan juga pada antusiasme (kecenderungan) masyarakat untuk membuat KTP (kartu tanda penduduk) yang masih berkurang di beberapa daerah. Diantaranya, sebagian masyarakat tidak membuat KTp karena tidak mengerti manfaat dan kegunaanya,” katanya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigal, Cecep Cahya Supena, SH,MH ketika ditemui HR, Rabu (10/6) mengatakan, Ciamis sudah cukup kondusif.
Menurut dia, pada peringatan hari jadi ciamis, masalah targetan yang sudah dicapai oleh kab. Ciamis merupakan suatu hal yang harus dipertahankan. Sedangkan yang belum dicapai kemungkinan terganjal oleh suatu problem, sehingga dia pun berharap pemerintah terus mengejar guna mencapai target tersebut. (dn)
Dalam rangka peringatan hari jadi ke 367, pemerintahan kab. Ciamis dianggap masih belum dapat menanggulangi dan mengatasi berbagai masalah yang menimpa masyarakatnya.
Selain itu, agenda dan rangkaian acara peringatan hari jadi pun terkesan hanya untuk hura-hura. Padahal, daripada menggelar acara yang setiap tahun monoton itu, anggaran yang dikeluarkan seharusnya digunakan untuk membantu meringankan kesulitan yang ada di tengah masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Asep Gumilar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Galuh Ciamis, ketika ditemui HR, Rabu (10/6) di sekretariat BEM Unigal. Ia mengatakan, pihaknya menyayangkan hal tersebut.
Asep beralasan, dengan adanya peringatan hari jadi setidaknya pemkab. Ciamis melakukan evaluasi, apakah sejauh ini sudah memberikan sumbangsih (kesejahteraan) yang berarti kepada masyarakatnya?.
Menurutnya, dari pada hanya untuk menggelar rangkaian acara yang tidak memiliki kejelasan tindak lanjut setelah itu, pemkab lebih baik memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk meringankan beban kehidupan mereka sehari-hari.
“Jika melihat rentetan agenda hari jadinya, sepertinya tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya, dari pada itu, anggaran besar yang dikeluarkan sebaiknya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia pun menjelaskan, pada momentum hari jadi ini, pemkab diharapkan bisa melihat realita yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat di beberapa pelosok kab. Ciamis masih dilanda buta huruf.
Buktinya, pada penambahan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif kemarin dan DPT Pilpres mendatang. Banyak diantara masyarakat yang tidak berinisiatif mendaftarkan diri menjadi pemilih kepada pihak penyelenggara.
Meskipun ada penambahan, inisiatif tersebut tidak berangkat dari kesadaran masayarakat sendiri. Namun, inisiatif penyelenggara yang tidak ingin mendapatkan komplain dari berbagai elemen.
“Artinya, ketika masyarakat menjadi pemilih, memang bukan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri. Kemungkinan besar masyarakat kita benar-benar belum bisa baca tulis, akibatnya mereka tidak faham dan banyak yang tidak mendaftar,” katanya.
Dia juga menjelaskan, “Dapat dibuktikan juga pada antusiasme (kecenderungan) masyarakat untuk membuat KTP (kartu tanda penduduk) yang masih berkurang di beberapa daerah. Diantaranya, sebagian masyarakat tidak membuat KTp karena tidak mengerti manfaat dan kegunaanya,” katanya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigal, Cecep Cahya Supena, SH,MH ketika ditemui HR, Rabu (10/6) mengatakan, Ciamis sudah cukup kondusif.
Menurut dia, pada peringatan hari jadi ciamis, masalah targetan yang sudah dicapai oleh kab. Ciamis merupakan suatu hal yang harus dipertahankan. Sedangkan yang belum dicapai kemungkinan terganjal oleh suatu problem, sehingga dia pun berharap pemerintah terus mengejar guna mencapai target tersebut. (dn)
Desa Karangbenda Rencanakan Empat Program Pembangunan
Parigi, (HR),-
Desa Karangbenda rencanakan percepatan program pembangunan. Pihak desa menargetkan tahun 2009-2010, pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan desa lainnya bisa tuntas.
Kepala Desa Karangbenda, Kec. Parigi Ir. Aris Paryadi, mengatakan, ada empat kegiatan yang akan dikerjakan dalam rencana program pembangunan desa pada tahun 2009-2010.
Yang pertama, proyek pengerasan sekaligus pengaspalan jalan poros Desa sepanjang 400 m yang berlokasi di blok Pogor Dusun Bojong Malang yang berhubungan dengan Desa Cintakarya.
“Diharapkan dengan selesainya jalan jalur poros desa, sarana perekonomian masyarakat di dua Desa itu dapat berjalan lancar, sehingga dari hasil pertanian bisa meningkat seperti gula, kayu dan kelapa, “ ujarnya, kepada HR, di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu.
Selain itu, lanjut Aris, akan dibangun pula jalan antar kampung sepanjang 600 m yang berlokasi di Dusun Karangbenda yang menghubungkan ke Dusun Bojongmalang. Pembangunan proyek jalan tersebut didanai dari bantuan PPIP (Program Pembangunan Inprastruktur Pedesan) yang dikucurkan Pemkab Ciamis tahun anggaran 2009 dengan dana sebesar Rp. 100 juta.
Ketiga, kata Aris, pihaknya juga saat ini akan menyelesaikan gedung olah raga sekaligus tempat ruangan serbaguna dengan kapasitas daya tampung sekitar 400 orang. “Dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian gedung serba guna ini berkisar Rp. 900 juta dan kita optimis tahun 2010 Gedung Serba Guna bisa rampung,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastrukur, tambah Aris, pihaknya pun memiliki kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Di bawah binaan Tim Penggerak PKK Desa Karangbenda, kini memiliki 10 kelompok warungan yang sumber dananya berasal dari dana Raksa Desa dan Dana UEDSP.
“Pengembangan dalam program ekonomi ini bertujuan untuk memberikan kehidupan kepada masyarakat, agar mereka tidak perlu berhubungan dengan rentenir dalam menjalankan usahanya,“ ujarnya.
Sementara di sektor pertanian, Desa Karangbenda mengalami masalah, yakni, dalam hal persoalan pengairan yang hingga kini belum teratasi. Menurut Ketua Kelompok Tani Desa Karangbenda Dedi Sudarman, 25 tahun kebelakang di daerahnya merupakan wilayah penghasil padi yang cukup potensial. Namun, belakangan ini produksi padi di daerahnya sangat mengkhawatirkan.
“Penurunan produksi padi di desa kami disebabkan oleh sistem pengairan yang tidak optimal akibat rusaknya beberapa mata air yang diakibatkan dari hutan gundul,” imbuhnya. Karenanya, Dedi berharap Pemkab Ciamis segera membangun Cekdam untuk mengatasi kesulitan air untuk lahan pertanian. (Ukan)
Desa Karangbenda rencanakan percepatan program pembangunan. Pihak desa menargetkan tahun 2009-2010, pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan desa lainnya bisa tuntas.
Kepala Desa Karangbenda, Kec. Parigi Ir. Aris Paryadi, mengatakan, ada empat kegiatan yang akan dikerjakan dalam rencana program pembangunan desa pada tahun 2009-2010.
Yang pertama, proyek pengerasan sekaligus pengaspalan jalan poros Desa sepanjang 400 m yang berlokasi di blok Pogor Dusun Bojong Malang yang berhubungan dengan Desa Cintakarya.
“Diharapkan dengan selesainya jalan jalur poros desa, sarana perekonomian masyarakat di dua Desa itu dapat berjalan lancar, sehingga dari hasil pertanian bisa meningkat seperti gula, kayu dan kelapa, “ ujarnya, kepada HR, di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu.
Selain itu, lanjut Aris, akan dibangun pula jalan antar kampung sepanjang 600 m yang berlokasi di Dusun Karangbenda yang menghubungkan ke Dusun Bojongmalang. Pembangunan proyek jalan tersebut didanai dari bantuan PPIP (Program Pembangunan Inprastruktur Pedesan) yang dikucurkan Pemkab Ciamis tahun anggaran 2009 dengan dana sebesar Rp. 100 juta.
Ketiga, kata Aris, pihaknya juga saat ini akan menyelesaikan gedung olah raga sekaligus tempat ruangan serbaguna dengan kapasitas daya tampung sekitar 400 orang. “Dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian gedung serba guna ini berkisar Rp. 900 juta dan kita optimis tahun 2010 Gedung Serba Guna bisa rampung,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastrukur, tambah Aris, pihaknya pun memiliki kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Di bawah binaan Tim Penggerak PKK Desa Karangbenda, kini memiliki 10 kelompok warungan yang sumber dananya berasal dari dana Raksa Desa dan Dana UEDSP.
“Pengembangan dalam program ekonomi ini bertujuan untuk memberikan kehidupan kepada masyarakat, agar mereka tidak perlu berhubungan dengan rentenir dalam menjalankan usahanya,“ ujarnya.
Sementara di sektor pertanian, Desa Karangbenda mengalami masalah, yakni, dalam hal persoalan pengairan yang hingga kini belum teratasi. Menurut Ketua Kelompok Tani Desa Karangbenda Dedi Sudarman, 25 tahun kebelakang di daerahnya merupakan wilayah penghasil padi yang cukup potensial. Namun, belakangan ini produksi padi di daerahnya sangat mengkhawatirkan.
“Penurunan produksi padi di desa kami disebabkan oleh sistem pengairan yang tidak optimal akibat rusaknya beberapa mata air yang diakibatkan dari hutan gundul,” imbuhnya. Karenanya, Dedi berharap Pemkab Ciamis segera membangun Cekdam untuk mengatasi kesulitan air untuk lahan pertanian. (Ukan)
Kades Neglasari Pertanyakan Inventaris Desa yang Dijual Mantan Pjs
Pamarican, (HR),-
Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican pertanyakan kejelasan tanah desa (Bengkok) seluas 200 bata yang digadaikan sebesar sembilan juta oleh mantan Pjs kepala desa periode sebelumnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan alasan dijualnya gedung BPP dan hasil kayu makam Cipamutih yang dijual dengan dengan harga 2,5 jt oleh mantan Pjs tersebut. Hal tersebut terungkap dari Ikin Asikin kepada HR di raung kerjanya.
Menurutnya, sampai hari ini, pihaknya menunggu mantan Pjs menunjukkan i`tikad baiknya. Padahal, sejumlah tanah, gedung dan kayu merupakan aset dan inventaris pemerintahan desa.
Ia menjelaskan, sebelum ia menjabat kembali menjadi kepala desa Neglasari, ia menyerahkan jabatan kepada As (Pjs), namun, di tengah perjalanannya, As menjual dan menggadaikan inventaris desa tersebut.
Pihaknya mengancam akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib jika As (mantan Pjs) tidak memberikan kejelasan secara pasti kepada pihaknya.
Camat Pamarican melalui Sekretarisnya, Rahmat Iskandar ketika dikonfirmasi HR di ruang kerjanya mengenai masalah ini mengatakan, belum menerima laporan yang dialami kepala desa Neglasari tersebut.
Namun, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mecari tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. “Kami akan melakukan penulusuran perkara, bagaiman hal ini terjadi,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, HR belum bisa menkonfirmasi saudara AS karena berdomisili di kota Banjar. (Amlus/ andri )
Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican pertanyakan kejelasan tanah desa (Bengkok) seluas 200 bata yang digadaikan sebesar sembilan juta oleh mantan Pjs kepala desa periode sebelumnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan alasan dijualnya gedung BPP dan hasil kayu makam Cipamutih yang dijual dengan dengan harga 2,5 jt oleh mantan Pjs tersebut. Hal tersebut terungkap dari Ikin Asikin kepada HR di raung kerjanya.
Menurutnya, sampai hari ini, pihaknya menunggu mantan Pjs menunjukkan i`tikad baiknya. Padahal, sejumlah tanah, gedung dan kayu merupakan aset dan inventaris pemerintahan desa.
Ia menjelaskan, sebelum ia menjabat kembali menjadi kepala desa Neglasari, ia menyerahkan jabatan kepada As (Pjs), namun, di tengah perjalanannya, As menjual dan menggadaikan inventaris desa tersebut.
Pihaknya mengancam akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib jika As (mantan Pjs) tidak memberikan kejelasan secara pasti kepada pihaknya.
Camat Pamarican melalui Sekretarisnya, Rahmat Iskandar ketika dikonfirmasi HR di ruang kerjanya mengenai masalah ini mengatakan, belum menerima laporan yang dialami kepala desa Neglasari tersebut.
Namun, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mecari tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. “Kami akan melakukan penulusuran perkara, bagaiman hal ini terjadi,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, HR belum bisa menkonfirmasi saudara AS karena berdomisili di kota Banjar. (Amlus/ andri )
Pengrajin Parud Dampasan Alami Penurunan Permintaan
Banjarsari, (HR),-
Perajin parud di dusun Dampasan, Desa ratawangi, setahun belakangan mengalami penurunan omzet permintaan dari para pelnggan. Pasalnya, penurunan tersebut akibat banyaknya alat parud serupa yang terbuat dari bahan yang lebih praktis dan canggih.
Rajiman (50) salah seorang pemilik usaha parud ketika ditemui HR mengaku telah lama berkecimpung dengan usaha ini. Dirinya sudah hampir sekitar 80 tahun-an melakoni usaha membuat parud.
Dalam seminggu, dirinya dua kali memasarkan barang kerajinannya itu ke sejumlah pedagang alat-alat dapur di pasar Banjarsari, Ciamis dan kota Banjar. Biasanya, di mematok harga per satu buah parud sebesar 3000 rupiah kepada para pedagang di pasar.
Meskipun keuntungannya sedikit, menurut mereka, usaha yang selama ini mereka geluti itu cukup untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Namun, semenjak adanya persaingan jenis parud yang lebih canggih, mereka mengalami penurunan permintaan.
“Namun, setahun belakangan ini permintaan dari pasar jumlahnya terus mengurang, kalau dulu setiap pengiriman mencapai seratus buah, kali ini paling hanya 80 buah perminggu,” katanya.
Sementara itu, Homsati (52) warga dusun Dampasan yang sudah bergelut dengan supit, palu, kawat, dan kayu (alat membuat parud) selama 20 tahun ketika ditemui HR mengaku dalam sehari bisa membuat parud sampai 10 buah.
Ia mendapat upah sebesar tiga ribu hingga tiga ribu lima ratus rupiah dalam satu hari. Untuk pembuatan satu buah parud, ia hanya menghabiskan waktu selama setengah jam saja.
Homsati bersyukur di usianya yang sudah lanjut ini permintaan parud masih ada, sehingga ia masih bisa mendapatkan uang dari hasil tangannya. Namun, diakuinya, permintaan pasar belakangan ini semakin menurun.
Kepala Desa Ratawangi, H Sumitro ketika dikonfirmasi HR diruang kerjanya mengatakan potensi desa Ratawangi cukup banyak. Khususnya, dalam bidang kerajinan. Seperti pengrajin parud, kopiah, bilik, dan lain sebagainya.
Untuk itu, pihaknya berniat akan mendata UKM yang ada di desanya. Kemudian pihaknya juga akan melakukan musyawarah dengan pengurus desa guna membentuk koperasi sebagai perluasan pemasaran. (amlus)
Perajin parud di dusun Dampasan, Desa ratawangi, setahun belakangan mengalami penurunan omzet permintaan dari para pelnggan. Pasalnya, penurunan tersebut akibat banyaknya alat parud serupa yang terbuat dari bahan yang lebih praktis dan canggih.
Rajiman (50) salah seorang pemilik usaha parud ketika ditemui HR mengaku telah lama berkecimpung dengan usaha ini. Dirinya sudah hampir sekitar 80 tahun-an melakoni usaha membuat parud.
Dalam seminggu, dirinya dua kali memasarkan barang kerajinannya itu ke sejumlah pedagang alat-alat dapur di pasar Banjarsari, Ciamis dan kota Banjar. Biasanya, di mematok harga per satu buah parud sebesar 3000 rupiah kepada para pedagang di pasar.
Meskipun keuntungannya sedikit, menurut mereka, usaha yang selama ini mereka geluti itu cukup untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Namun, semenjak adanya persaingan jenis parud yang lebih canggih, mereka mengalami penurunan permintaan.
“Namun, setahun belakangan ini permintaan dari pasar jumlahnya terus mengurang, kalau dulu setiap pengiriman mencapai seratus buah, kali ini paling hanya 80 buah perminggu,” katanya.
Sementara itu, Homsati (52) warga dusun Dampasan yang sudah bergelut dengan supit, palu, kawat, dan kayu (alat membuat parud) selama 20 tahun ketika ditemui HR mengaku dalam sehari bisa membuat parud sampai 10 buah.
Ia mendapat upah sebesar tiga ribu hingga tiga ribu lima ratus rupiah dalam satu hari. Untuk pembuatan satu buah parud, ia hanya menghabiskan waktu selama setengah jam saja.
Homsati bersyukur di usianya yang sudah lanjut ini permintaan parud masih ada, sehingga ia masih bisa mendapatkan uang dari hasil tangannya. Namun, diakuinya, permintaan pasar belakangan ini semakin menurun.
Kepala Desa Ratawangi, H Sumitro ketika dikonfirmasi HR diruang kerjanya mengatakan potensi desa Ratawangi cukup banyak. Khususnya, dalam bidang kerajinan. Seperti pengrajin parud, kopiah, bilik, dan lain sebagainya.
Untuk itu, pihaknya berniat akan mendata UKM yang ada di desanya. Kemudian pihaknya juga akan melakukan musyawarah dengan pengurus desa guna membentuk koperasi sebagai perluasan pemasaran. (amlus)
Langganan:
Postingan (Atom)
